Soal Latihan Mandiri Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia ADPU4230

Mei 29, 2017

1. Berikut ini pengertian Administrasi Negara, kecuali . . .   

 A. hal yang berkaitan dengan pengelolaan negara 
 B. hal hal yang berhubungan denga pelayanan umum 
 C. hal hal yang berkaitan dengan pelayanan publik 
 D. hal hal yang berhubungan dengan pengelolaan CV 

SALAH, karena merupakan ruang lingkup administrasi negara
SALAH, karena merupakan ruang lingkup administrasi negara
SALAH, karena merupakan ruang lingkup administrasi negara
BETUL, karena merupakan pernyataan pengecualian dan memang bukan merupakan ruang lingkup administrasi negara


2. Berikut ini terdapat ruang lingkup yang dipelajari oleh  Administrasi Negra , kecuali. . ..

 A. pemberontakan , perang dan revolsi    
 B. tujuan negara 
 C. posisi dan  peran negara dan warga negara 
 D. keseluruhan unsur dan interaksi antar  unsur negara

SALAH, karena berkaitan dengan bidang Politik dan Kewarganegara
SALAH,   karena berkaitan dengan bidang Politik dan Kewarganegaraan
SALAH, karena berkaitan dengan bidang Politik dan Kewarganegaraan
BENAR, yaitu interaksi antar unsur negara  


3. Negara mempunyai unsur unsur  utama yaitu ; Warga negara,  Wilayah  negara,  Pengakuan internasional dan .......

 A. luas wilayah 
 B. jumlah penduduk
 C. pemerintah yang berdaulat 
 D. pendapatan  perkapita

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BENAR, karena selain warga , wilayah,pengakuan internsional yangpenting yaitu pemerintahan yang berdaulat
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


4. Pancasila sebagai sumber hukum dalam penyelenggaraan negara harus diterapkan secara utuh-menyeluruh ( integral-komprehensif). Hal ini bermakna  dalam mewujudkan kesejahteraan dan  keamanan masyarakat  harus  memperhatikan  juga . . .

 A. sila sila yang lain 
 B. keragaman budaya  Indonesia 
 C. kondisi geografis Indonesia 
 D. potensi kekayaan alam Indonesia

BENAR, sesuai dengan pembahasab
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


5. Negara Indonesia  adalah negara hukum bukan  negara  yang berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti . . .

 A. Kekuasaan yang dilandasi hukum 
 B. Penyelenggaraan negara  berdasarkan hukum 
 C. Tindakan pemeintah  dan negara berdasarkan hukum   
 D. ABC betul  semua 

SALAH, tidak sesuai pembahasan
SALAH, tidak sesuai pembahasan
SALAH, tidak sesuai pembahasan
BENAR, sesuai pembahasan


6. Mana yang paling tepat diantara pernyataan pernyataan  berikut ini. . .

 A. MPR  terdiri atas Anggota DPR , Presisden dan  DPA
 B. MPR  dan Presiden Pemegang Kekauasan Tertinggi 
 C. MPR dapat meminta Pertangungjawaban  Presiden  atas pelanggaran Undang Undang
 D. DPR dapat  membuat UU  bersama MA 

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BENAR, karena sesuai dengan pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


7. Lembaga kekuasaan legislative yaitu. . .

 A. MPR
 B. DPR 
 C. MA
 D. BPD 

SALAH, karena tidak sesuai dengan pembahasan
BENAR, karena DPR membuat UU
SALAH, karena tidak sesuai dengan pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai dengan pembahasan


8. Pernyataan yang paling tepat untuk lembaga lembaga negara berkut ini yaitu . . .

 A. DPD dipilih langsung oleh rakyat
 B. DPR memilih Presiden dan wakil Presiden 
 C. BPK melaporkan hasil pemeriksaaannya ke MPR 
 D. Mahkamah Agung memegang kekuasaan legislatif 

BENAR, sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


9. Lembaga kekuasaan legislative   pada Pemillu 2009 yang akan datang. . .    

 A. DPD  dipilih langsung oleh rakyat ,disetujui partai 
 B. ditunjuk oleh partai dan persetujuan DPR 
 C. dipilih langsung oleh rakyat di tiap dapil (daerah pemilihan ) 
 D. ditumjuk oleh partai 

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BENAR, karena DPR   DPR pada pemilu 2009 langsung dipilih rakyat dari setiap dapil (daerah pemilihan )
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


10. Berikut ini terdapat pernyataan tentang hubungan antar lembaga negara , pilihlah yang paling tepat . . .

 A. Anggota DPD ikut mebicarakan undang yag berkaitan dengan Otda
 B. Anggota DPR dapat  memasgulkan Presiden 
 C. Presiden   dapat memberhenttikan Anggota DPR secara langsung
 D. Hasil audit BPK disampaikan ke Presiden 


11. Tatanan organisasi pemerintah disuatu negara dipengaruhi oleh . . .

 A. kewenangan yang diperoleh 
 B. pandangan falsafah yang dianut 
 C. sistem pemerintahan yang dianut
 D. tatanan nilai yang dianut


SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BENAR, sebab sistem pemerintahan yang dianut mempengaruhi. secara langsung
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


12. Organisasi Kabinet bertugas membantu presiden dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dengan kedudukan sebagai. . .

 A. Legislatif 
 B. ekskutif 
 C. Yudikatif 
 D. konsultatif 

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BENAR, karena kabinet merupakan ekskutif
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


13. Untuk pengelolaan kebijakan  dan pelayanan mengenai urusan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan memerlukan  perhatian khusus Presiden dibantu oleh . . .

 A. Kabinet 
 B. Dewan Perwakilan Rakyat 
 C. Staf Khusus Presiden
 D. LPND 

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BENAR, karena lembaga Pemerintah Non departemen menangani hal hal yang khusus yang tidak ditangani oleh Departemen  (Kabinet), staf khusus presiden. sedangkan DPR mempunyai tugas tersendiri sebagai legislatif buka  ekskutif


14. Lembaga  Pemerintah Non  Depatemen   dibawah koordinasi  Menteri    Pertahanan  dan keamanan. . .

 A. BKN 
 B. POLRI
 C. BPS 
 D. BKKBN  

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BENAR, sebab Polri bagian dari alat keamanan. Sedangkan BKN-Menpan,BPS-Bappenas, BKKBN-Menteri Kesehatan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


15. Lembaga yang membantu Presiden  , yang mengurus kepentingan Pemerintah dan Negara di Luar Negeri baik pada negara maupun pada lembvaga Internasional yaitu. . .

 A. KBRI / KJ 
 B. Atase
 C. DCM 
 D. Konselor 

BENAR, sebab Kedutaan Besar /konsul Jendral. DCM.Konselor dan Atase merupakan pangkat/jabatan dalam KBRI
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


16. Perencanaan  merupakan tindakan pilihan yang terbaik dan menguntungkan dari berbagai alternatif dalam usaha mencapai tujuan. Oleh karena itu  Perencanan dianggap sebagai  . . .

 A. proses
 B. fungsi manajemen 
 C. proposal 
 D. keputusan politik 

BENAR, krn perencaan merupakan langkah awal dlm proses menca[pai tujuan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


17. Menurut UU RI   No 25  Tahun 2004   tentang SPPN  Bab IV Pasal 8,  Tahapan SPPN meliputi  penyusunan rencana,  penetapan rencana,  pengendalian  pelaksanaan rencana  dan  ..........   

 A. perumusan kebijjakan 
 B. perincian tujuan yang jelas 
 C. penunjjukan pelaksanaan
 D. evalluasi pelaksanaan  

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BENAR, karena merupakan tahap akhir dari kegiatan  untuk kita mengetahui hasil yng kita peroleh


18. Untuk menciptakan keserasian tujuan ,pandangan dan tindakan antar berbagai unit karena adanya spesialisasi maka perlu dilakukan  kegiatan  . . .  

 A. standardisasi
 B. koordinasi 
 C. pengawasan
 D. Keputusan  

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena koordinasi merupakan kegian memadukan  semua kompnen yang terlibat dlm mencapai tujuan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


19. Untuk mengetahui dan memastikan seluruh pekerjaan dijalankan sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah digariskan dan perintah yang diberikan disebut . . .

 A. perencanaan 
 B. koordinasi 
 C. pengawasan
 D. stabilisasi 

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena pengawasan  merupan kontrol dari kebijakan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


20. Di dalam melakukan kontrol birokrsi dengan menggunakan metode Organisasi , dimana sarana  atau alat untuk melaksanakannya   meliputi; publisitas, tekanan kelompok dan publik dan ...............

 A. birokrasi
 B. koordinasi 
 C. pengawasan
 D. disiplin internal 

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, yaitu disiplin  internal


21. Dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan Administrasi keuangan negara yaitu . . .

 A. Bab VIII pasal 23  UUD 45   amandemen
 B. Bab VIII pasal 24 UUD 45 
 C. Bab VIII pasal 21  UUD 45 
 D. Bab VIII pasal  25 UUD 45 amandemen 

BETUL,karena  berkaitan dgn Adm.Keuangan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


22. APBD  yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber diantaranya  dari Dana Alokasi Umum, Dana alokasi khusus dan ......

 A. APBN  
 B. Bantuan luar negeri 
 C. Pendapatan  Asli Daerah
 D. Loan 

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena C semestinya menjadi inti APBD baryu dikatakan otonom yg berarti kemandirian dlm pendanaan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


23. Laporan  keuangan yang disusun berupa realisasi anggaran dan neraca departemen adalah sebagai . . .

 A. tindakan rutin dilakukan
 B. cara mencari pendapatan 
 C. perintah pimpinnan   
 D. pertangungjawaban pelaksanaan anggaran 

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BENAR, sesuai pembahasan


24. Pengertian administrasi materiil menyangkut...............

 A. Pengelolaan barang milik negara 
 B. penggunaan keuangan 
 C. pengawasan anggaran
 D. pertangungjawaban pelaksanaan anggaran 

BENAR, sesuai dengan pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


25. Standardisasi  untuk meningkatkan  efektivitas dan efisiensi  dalam pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan barang terutama dalam hal........

 A. perencanaan  Barang  
 B. pengadaan barang 
 C. pemeliharaan barang 
 D. penggunaan barang 

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BENAR, karena dlm pengadaan harus ada standardisasi,
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


26. Berdasarkan pasal 33 UUDRI tahun 1945 Sistem perekonomian Indonesia disuusun berdasarkan . . .   

 A. liberalisme 
 B. etatisme 
 C. demokrasi Ekonomi 
 D. demokrasi Terpimpin 

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, Indonesia tdk menganut paham liberal, penguasaan ekonomi oleh negara dan  demokrasi terpimpin
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


27. Latar belakang didirikannnya  BUMN/BUMD  sebagai agen pembangunan,  dalam perekonomian .  Sektor perekonomian yang dieksploitasi untuk BUMN/D ini yaitu  . . . 

 A. yang mengusai hajad hidup orang banyak
 B. sektor perekonomian skunder 
 C. sektor perekonomian tertier  
 D. sektor perekonimian primer 

BETUL, karena  Negara harus melindungi warganya dari eksploitasi  secara  ekonomi
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


28. Beberapa maksud didirikannnya  BUMN/BUMD  sebagai agen pembangunan.  Dengan kekuatan ekonomi yang dimilikinya  BUMN/D  juga mempunyai fungsi . . .

 A. stabilisator 
 B. etatisme 
 C. akselerator
 D. sosial 

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena BUMN/D tidak hanya bermotif ekonomi , tetapi jufga bermotif sosial.


29. Bentuk BUMN/D  yang merupakan bagian dari  0rganisasi formal  atau suatu Departemen  yaitu  . . .

 A. Perum
 B. Perjan 
 C. Persero 
 D. Perusahan biasa 

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BENAR, sesuai pemabahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


30. Di era Otonomi Daerah , Pemerintah Daerah diberikan peluang untuk membina dan mengembangkan lembaga prekonomian daerah dalam bentuk persero daerah dan ........

 A. Perum 
 B. Perjanda
 C. Persero 
 D. Perusahan biasa 

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, sesuai dengan pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


31. Tugas aparatur pemerintah  yaitu  melayani masyarakat dan bukan sebaliknya untuk dilayani masyarakat. Proposisi ini dapat diartikan  bahwa Apratur Pemerintah sebagai . . .   

 A. abdi negara 
 B. abdi dalam 
 C. pegawai  negeri
 D. abdi masyarakat 

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena aparatur negara sebagai pelayan masyarakat


32. Salah satu maasalah dalam pelayanan umum , adanya tarik menarik antara kepentingan   meningkatkan kualitas pelayanan  kepada masyarakat dan . . .

 A. peningkatan kualitas apratur 
 B. peningkatan  retribusi pendapatan 
 C. peningkatan  pendidikan aparatur 
 D. peningkatan  gaji aparatur 

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena peningkatan pelayanan versus peningkatan pendapatan. diupayakan peningkatan pendapatan utk pelyanan             
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


33. Berdasarkan fungsi pemerintah  dapat menyelenggarakan pelayanan   umum yang bersifat environmental service, development service dan protective services. Termasuk kategori  environmental services berikut ini yaitu . . .

 A. pendidikan , kesehatan dan keagamaan
 B. keamanan , pensiun , kesempatan berusaha 
 C. perdagangan , pendidikan  dan keagamaan 
 D. Jalan/jembatan, taman dan kebersihan

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena termsuk pelayanan Lingkungan 


34. Pelayanan eksternal  yaitu pelayanan yang secara langsung  bersinggungan dengan masyarakat. Dalam pembiayaannya  harus memperhatikan nilai harga yang  berlaku,  biaya harus jelas ,ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ..........

 A. kemampuan , dan daya beli masyarakat 
 B. jumlah penduduk dan penyebarannya 
 C. pendapatan  regional beruto   
 D. indeks harga  yang berlaku 

BETUL, karena kemampuan dan daya beli masyarakat sangat menentukan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


35. Semua kegiatan perkantoran  dalam suatu instansi  diselenggarakan secara . . .

 A. pengorganisasian secara terdesentralisasi 
 B. pengorganisasian secara  otonomi 
 C. pengorganisasian secara tersentralisi 
 D. pengorganisasian  secara  semi outonomi 

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena tersentrakisasi untuk memudahkan kontrol.
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


36. Politik dan strategi  penyempurnaan administrasi negara Indonesia dituangan kan dalam  . . .

 A. Pancasila 
 B. Peraturan Pemerintah 
 C. Keputusan Presiden  
 D. GBHN 

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena GBHN  merupakan polsta pemerintah dalam pembangunan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


37. Arah kebijakan pembangunan penyelenggaraan negara yang dimuat dalam GBHN  1999-2004 yaitu,; membersihkan penyelengara dari praktek kkn, pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat negara,meningkatkan kualitas aparatur , meningkatkan fungsi dan profesionalisme apratur, netralitas pegawai negeri dan .......

 A. meningkatkan pendidikan pegawai negeri 
 B. meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri
 C. meningkatkan  jumlah pegawai negeri
 D. meningkatkan  pendapat pegawai negeri 

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena  karena mencakup pendidikan dan pendapat, sedangn jumlah sangat relatif
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


38. Manajemen  PNS dikembangkan  dalam rangka membina, memlihara  dan mengembangkan kapasitas kesejahteraan PNS sebagai. . .

 A. Abdi  negara 
 B. Abdi Masyarakat 
 C. pelayanan publik
 D. penegak aturan 

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena aspek manajemen berkaitan dengan pelayanan publik.
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


39. Tolok ukur bagi penyelenggara negara  dalam menjalankan tugasnya  yaitu . . .

 A. kredibilitas 
 B. akuntabilitas 
 C. kapabillitas 
 D. ekstensitas 

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena pemerintah harus memeprtangungjawabkan kegiatannya pada masyarakat, melalui DPR/DPRD
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


40. Pemerintah yang mempunyai akuntabilitas  yaitu pemerintah  yang diberikan . . .

 A. wewenang untuk dilaksanakan 
 B. amanah  untuk dipertangungjawabkan 
 C. kekuasaan untuk  dilaksanakan 
 D. kepercayaan untuk dilaksanakan 

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena pemerintah harus memegang amanah dari rakyat
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


41. Transformasi tradisional government menjadi eletronic government (E-Govt.) merupakan salah satui isu kebijakan publlik yang sangat penting saat ini. E-Govt diartikan sebagai manajemen pemerintahan yang berbasis . . .

 A. legitimasi untuk dilaksanakan
 B. amanah untuk dipertangungjawabkan 
 C. aplikasi teknologi dan informasi 
 D. kepercayaan untuk dilaksanakan 

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena E-Gov merupakan aplikasi teknologi dalam pemerintahan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


42. Sasaran pengembangan  E-Government  dalam level makro yaitu. . .

 A. pembuatan portal-portal informasi 
 B. keterlibaytan multi sektor dalam skala lokal 
 C. rancangan model kinerja  
 D. kebijakan yang dibutuhkan 

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena kabijakan sangat diperlukan dalam E-Govt


43. Langkah  utama yang perlu dilakukan dalam pengembangan E-Gov.  yang berfokus pada revitalisasi manajemen pemerintahan  yaitu. . .

 A. restrukturisasi organisasi pemerintah
 B. komputerisasi seluruh perangkat kantor 
 C. membuat mindset 
 D. standardisasi prosedur kerja 

SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena harus dimulai  mindset  aplikasi teknologi dan informasi itu untuk dipahami dan dilaksanakan Oleh para pejabatnya dan karyawan lainnya              
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


44. Langkah awal yang dilakukan dalam membangun pelayanan  informasi  dalam rangka E-Gov. yaitu . . .

 A. segala sesuatu telah distandarkan secara manual 
 B. proses pengambilan keputusan secara cepat 
 C. mengembangkan jaringan pada instansi pemerintah 
 D. menghilangkan hubungan hirahikal antara pusat dan daerah   

BETUL, jadi segala yang berkaitan E-Gov harus sudah distandardisasi
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan


45. Instruksi Presiden yang  menggariskan kebjakan pengembangan E-Gov. di Indonesia  yaitu. . .

 A. Inpres No. 2 tahun 2003
 B. Inpres No. 3 tahun 2003 
 C. Inpres No. 2 tahun 2004 
 D. Inpres No. 3 tahun 2004


SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena berkaitann dengan Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan penegembangan E-Gov.
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan



Artikel Terkait

Previous
Next Post »