Berikut adalah soal latihan mandiri mata kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia IPEM4320, dengan tekun membaca modul dan mengerjakan latihan mandiri diharapkan mahasiswa UT siap menghadapi UAS dan dapat memperoleh nilai yang maksimal, karena kuliah di UT menuntut mahasiswanya untuk mandiri tidak tergantung dengan materi yang diberikan oleh tutor. Kemandirian ini bisa diwujudkan dengan mengerjakan latihan mandiri ini, latihan mandiri ini disertai dengan jawaban sehingga anda bisa langsung mengetahui jawaban yang benar sekaligus mempelajarinya.
1. Bangunan negara dalam bentuk himpunan beberapa negara di mana masing-masing negara tetap berdaulat, disebut
A. negara kesatuan
B. negara serikat
C. otonomi negara-negara
D. serikat negara-negara
Salah, negara kesatuan bukan himpunan beberapa negara
Salah, negara serikat bukan bentuk himpunan beberapa negara
Salah, otonomi negara bukan bentuk bangunan negara
Benar, serikat negara-negara merupakan salah satu bangunan negara yang berwujud himpunan
2. Teori asal mula negara yang mengasumsikan terbentuknya negara sebagai hasil pendudukan dan penaklukan kelompok etnis yang lebih kuat terhadap kelompok etnis yang lemah, adalah Teori
A. Kekuatan
B. Keturunan
C. Organis
D. Daluarsa
Benar, Teori Kekuatan berdasar atas asumsi bahwa negara yang pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yang lebih kuat terhadap kelompok yang lemah
Salah, Teori Keturunan bukan teori tentang asal-usul negara
Salah, Teori Organis tidak mengasumsikan negara sebagai hasil penaklukan kelompok etnis yang lebih kuat terhadap kelompok etnis yang lemah
Salah, Teori Daluarsa tidak mengasumsikan negara sebagai hasil penaklukan kelompok etnis yang lebih kuat terhadap kelompok etnis yang lemah
3. Urusan pemerintahan wajib menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan yang
A. berdampak luas terhadap masyarakat
B. dapat dilaksanakan bersama
C. terkait dengan kekhasan daerah
D. berkaitan dengan pelayanan dasar
Salah, urusan wajib tidak terkait dengan luasnya dampak terhadap masyarakat
Salah, urusan wajib tidak terkait dengan urusan bersama
Salah, urusan wajib tidak terkait dengan kekhasan daerah
Benar, urusan pemerintah dibagi dua, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar
4. Pada masa berlakunya UUD 1945 periode I (1945), sistem pemerintahan yang dianut adalah pemerintahan
A. presidensial
B. parlementer
C. campuran
D. kesatuan
Benar, pada periode I (1945) berlakunya UUD 1945, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensial
Salah, sistem parlementer tidak diterapkan pada periode I (1945)
Salah, sistem campuran tidak diterapkan pada periode I (1945)
Salah, pemerintahan kesatuan tidak termasuk sistem pemerintahan
5. Di dalam bahasa Inggris, istilah pemerintahan dan pemerintah sebenarnya tidak ada perbedaan, yaitu disebut dengan kata "government" dan dalam bahasa Perancis disebut dengan kata "gouverment". Kedua istilah ini bersumber dari istilah Latin yaitu "gubernauculum" yang berarti
A. kemudi
B. kerangka
C. rumah
D. pola
Benar, gubernauculum berarti kemudi
Salah, gubernauculum bukan kerangka
Salah, gubernauculum bukan rumah
Salah, gubernauculum bukan pola
6. Jumlah penduduk yang besar berpengaruh terhadap lingkungan sistem pemerintahan Indonesia, yang dalam konsep sistem pemerintahan dikategorikan sebagai faktor
A. fisik
B. geografi
C. demografi
D. struktur
Salah, faktor fisik tidak terkait jumlah penduduk
Salah, faktor geografi tidak terkait jumlah penduduk
Benar, faktor demografis merupakan cerminan jumlah penduduk yang merupakan modal bagi proses pembangunan
Salah, faktor struktur tidak terkait jumlah penduduk
7. Pengertian kedaulatan ke dalam dari suatu negara adalah
A. pengakuan dunia internasional terhadap keberadaan suatu negara
B. kemampuan negara untuk mempertahankan kemerdekaan terhadap serangan negara lain
C. kekuatan suatu negara untuk memaksa semua penduduknya menaati peraturan perundang-undangan
D. kemampuan negara untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya terhadap serangan dari dalam negeri
Salah, pengakuan dunia internasional bukan bagian dari kedaulatan ke dalam
Salah, kemampuan negara untuk mempertahankan diri dari serangan negara lain bukan termasuk kedaulatan ke dalam
Benar, kedaulatan ke dalam berarti kekuasaan negara untuk memaksa semua penduduk, tanpa kecuali untuk menaati peraturan perundang-undangan
Salah, kemampuan negara untuk mempertahankan diri dari serangan dari dalam bukan bagian kedaulatan ke dalam
8. Latar belakang munculnya teori trias politica dari Montesquieu adalah
A. tuntutan masyarakat Perancis yang menginginkan demokrasi
B. respon terhadap monopoli kekuasaan Raja Louis XIV dari Perancis
C. pengaruh sistem politik dari Amerika Serikat
D. tuntutan para bangsawan Perancis yang menginginkan kekuasaan
Salah, trias politica tidak dilatar belakangi tuntutan demokrasi masyarakat Perancis
Benar, trias politica dilatar belakangi oleh kondisi Perancis yang dikuasai oleh Raja Louis XIV yang sangat absolut, sehingga muncul pemikiran agar kekuasaan dipisahkan tidak hanya dimonopoli oleh satu orang
Salah, trias politica tidak terkait pengaruh Amerika Serikat
Salah, trias politica tidak terkait tuntutan bangsawan Perancis
9. Menurut Konstitusi RIS, pemerintah dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat apabila DPR dianggap tidak memenuhi pertanggung jawaban yang diberikan atau tidak mewakili kehendak rakyat, dan pembubaran tersebut harus diikuti dengan
A. penunjukan anggota DPR yang baru
B. pengangkatan anggota DPR oleh presiden
C. pelantikan kembali anggota DPR yang lama
D. pemilihan umum untuk memilih anggota DPR yang baru
Salah, menurut Konstitusi RIS, pembubaran DPR tidak diikuti dengan penunjukkan anggota DPR yang baru
Salah, menurut Konstitusi RIS, presiden tidak berwenang mengangkat anggota DPR
Salah, menurut Konstitusi RIS, pembubaran DPR bukan berarti anggota yang lama kembali dilantik
Benar, Konstitusi RIS menganut sistem parlemeter
10. Pada hakikatnya rakyat dan negara bagian di Indonesia pada masa diberlakukannya UUD 1950, menginginkan kembali ke bentuk negara kesatuan, yang ditandai oleh adanya
A. Negara Pasundan menproklamirkan sebagai Negara Islam Serikat
B. Negara Jawa Timur mengusulkan penyerahan tugas-tugas pemerintahan kepada pemerintah federal
C. Dewan Konstituante menyatakan dirinya mampu menyusun konstitusi pengganti UUD 1950
D. Presiden Soekarno membubarkan pembentukan Negara Pasundan
Salah, Negara Pasundan memproklamirkan diri sebagai NIS bukan indikasi negara kesatuan
Benar, Federalisme ternyata tidak cocok diterapkan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan tindakan negara bagian Jawa Timur untuk menggabungkan diri dengan negara federal
Salah, penyusunan konstitusi pengganti UUD 1950 bukan indikasi negara kesatuan
Salah, pembubaran Negara Pasundan bukan indikasi Negara Kesatuan
11. Kegagalan Konstituante dalam menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950 disebabkan oleh
A. adanya perbedaan tentang paham kenegaraan yang akan diletakkan dalam konstitusi
B. persaingan di tubuh Konstituante untuk menduduki posisi DPR
C. pergantian sistem pemerintahan dari sistem parlementer ke presidensial
D. persaingan antara partai politik untuk memasukkan masing-masing kepentingannya
Benar, Konstituante gagal mempersatukan pertentangan antara kelompok politisi Islam dan kelompok nasionalis dalam merumuskan UUD yang baru
Salah, kegagalan Konstituante bukan disebabkan oleh persaingan memperebutkan posisi DPR
Salah, kegagalan Konstituante bukan karena pergantian sistem pemerintahan
Salah, kegagalan Konstituante bukan karena konflik antar partai politik
12. Dasar pembentukan Lembaga Pemerintah Non-Departemen adalah
A. amanat Pancasila
B. amanat DPR
C. wewenang Presiden
D. wewenang Menteri
Salah, Lembaga Pemerintah Non-Departemen bukan amanat Pancasila
Salah, Lembaga Pemerintah Non-Deparetemen bukan amanat DPR
Benar, Lembaga Pemerintah Non-Departemen adalah badan pemerintah pusat yang dibentuk atas wewenang Presiden
Salah, pembentukan Lembaga Pemerintah Non-Departemen bukan wewenang Menteri
13. Pemindah alihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto bertujuan untuk
A. menjaga kestabilan pemerintah
B. mengamankan sistem Demokrasi Terpimpin
C. mengamalkan Pancasila
D. melanggengkan kekuasaan elit politik
Benar, pengalihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto pada 11 Maret 1966 bertujuan untuk menjaga stabilitas pemerintah
Salah, pengalihan kekuasaan bukan untuk mengamankan sistem Demokrasi Terpimpin
Salah, pengambilalihan kekuasaan bukan untuk mengamalkan Pancasila
Salah, pengambilalihan kekuasaan bukan untuk melanggengkan kekuasaan elit politik
14. Ditinjau dari tugas dan fungsi MPR seperti diatur dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga supreme body, tetapi menjadi Lembaga Negara yang
A. memiliki otoritas menjatuhkan Presiden
B. tidak memiliki wewenang apapun, hanya berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat
C. memiliki kekuatan menjatuhkan Mahkamah Konstitusi
D. sama kedudukannya dengan Lembaga Negara lainnya
Salah, MPR tidak memiliki otoritas menjatuhkan Presiden
Salah, MPR memiliki wewenang tertentu
Salah, MPR tidak memiliki wewenang menjatuhkan Mahkamah Konstitusi
Benar, MPR menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, kedudukannya sejajar dengan Lembaga Negara yang lain. Sebutan Lembaga Tertinggi tidak berlaku lagi
15. Landasan operasional penyelenggaraan pemerintahan Negara RI pasca Orde Baru adalah
A. Pancasila
B. UUD 1945
C. Propenas
D. GBHN
Salah, Pancasila bukan landasan operasional
Salah, UUD 1945 bukan landasan operasional
Benar, landasan operasional penyelenggaraan pemerintahan Negara RI adalah Propenas
Salah, GBHN bukan lagi landasan operasional penyelenggaraan pemerintahan Negara RI
16. Asas kecermatan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengandung arti bahwa
A. suatu keputusan harus didukung oleh alasan dan fakta yang dijadikan dasar keputusan tersebut
B. suatu keputusan harus dipersiapkan dahulu sebelum keputusan tersebut diambil
C. pejabat administrasi pemerintahan harus mengambil keputusan dengan cara yang aspiratif
D. pejabat administrasi pemerintahan wajib melindungi hak asasi individu dan golongan
Salah, asas kecermatan tidak terkait dengan alasan dan fakta
Benar, asas kecermatan mengandung arti bahwa setiap keputusan harus dipersiapkan dengan cermat, untuk meminimkan resiko dan akibatnya
Salah, asas kecermatan tidak terkait dengan cara pengambilan keputusan yang aspiratif
Salah, asas kecermatan tidak terkait dengan Hak Asasi Manusia
17. Asas tertib dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuntut pejabat pemerintahan untuk berperilaku dan bertindak
A. adil dan proporsional
B. selaras, serasi, dan seimbang
C. profesional, efektif dan efisien
D. aspiratif, selektif dan tidak diskriminatif
Salah, asas tertib tidak terkait dengan tindakan adil dan profesional
Benar, asas tertib merupakan landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan
Salah, asas tertib tidak terkait dengan tindakan profesional, efektif dan efisien
Salah, asas tertib tidak terkait dengan tindakan aspiratif, selektif dan tidak diskriminatif
18. Pada struktur lembaga negara dan susunan pemerintahan pusat, terdapat lembaga departemen dan lembaga non-departemen. Hal ini mencerminkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan menerapkan asas
A. efektivitas
B. proporsional
C. fungsional
D. fleksibelitas
Salah, asas efektivitas tidak terkait pada adanya struktur lembaga departemen dan non-departemen
Salah, asas proporsional tidak terkait pada adanya struktur lembaga departemen dan non-departemen
Benar, salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan adalah asas fungsional (keahlian) di samping asas kedaerahan
Salah, asas fleksibelitas tidak terkait dengan adanya struktur lembaga departemen dan lembaga non-departemen
19. Menurut UUD 1945 yang diamandemen, komposisi keanggotaan MPR terdiri dari
A. DPR, utusan golongan, dan utusan daerah
B. DPR, utusan golongan, dan unsur TNI
C. DPD dan seluruh anggota DPR
D. DPD dan seluruh anggota BPK
Salah, anggota MPR bukan terdiri dari DPR, utusan golongan dan utusan daerah
Salah, anggota DPR bukan terdiri dari DPR, utusan golongan, dan unsur TNI
Benar, anggota MPR terdiri dari dua kamar, yaitu DPR dan DPD
Salah, anggota DPR bukan terdiri dari DPD dan seluruh anggota BPK
20. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, maka anggota DPR diberikan hak angket, yakni hak untuk
A. mengadakan penyelidikan mengenai sesuatu kebijakan pemerintah yang dianggap tidak wajar
B. meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang dijalankan pemerintah, yang dianggap tidak wajar
C. menyatakan ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan, sehingga perlu dikeluarkan somasi
D. mendukung dan mendorong pelaksanaan sebuah kebijakan yang dianggap membela kepentingan rakyat
Benar, hak angket adalah hak untuk mengadakan penyelidikan mengenai suatu kebijakan pemerintah
Salah, hak angket bukan untuk meminta keterangan kepada pemerintah
Salah, hak angket bukan untuk menyatakan ketidakpercayaan kepada pemerintah
Salah, hak angket bukan untuk mendukung dan mendorong pelaksanaan kebijakan
21. Kekuasaan yang masih melekat pada MPR pasca amandemen UUD 1945 adalah
A. MPR memiliki kekuatan untuk mengubah Undang-Undang dan menjatuhkan Presiden
B. MPR dapat menggunakan pengaruhnya melalui DPR dalam mengawasi dan menilai lembaga-lembaga negara lainnya
C. MPR keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki legitimasi yang kuat sebagai lembaga perwakilan
D. MPR memiliki kekuasaan dalam menentukan kepala negara dan membentuk kabinet
Salah, MPR tidak berwenang menjatuhkan Presiden
Benar, kekuasaan yang masih melekat pada MPR pasca amandemen UUD 1945 adalah sebagai lembaga perwakilan rakyat yang legitimate, meski tidak sekuat pada masa Orde Baru
Salah, MPR legitimasinya tidak sekuat lembaga perwakilan
Salah, MPR tidak menentukan kepala negara dan pembentukan kabinet
22. Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, yakni pasal yang menyatakan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) paling rendah berijazah SLTP, diubah menjadi seluruh masyarakat dapat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan fungsinya dalam hal
A. uji konstitusi
B. uji materi UU
C. pengesahan UU
D. pelaksanaan UU
Salah, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang melakukan uji konstitusi
Benar, kasus tersebut merupakan contoh koreksi atas UU oleh Mahkamah Konstitusi yang dikenal sebagai uji materi UU
Salah, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengesahkan UU
Salah, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang melaksanakan UU
23. Urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kelurahan meliputi
A. agama, pemerintahan, dan pembangunan
B. agama, pemerintahan dan moneter
C. pemerintahan, pembangunan, dan keamanan
D. pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
Salah, urusan agama bukan merupakan urusan kelurahan
Salah, urusan agama dan moneter tidak dilaksanakan di kelurahan
Salah, urusan keamanan bukan urusan kelurahan
Benar, urusan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kelurahan meliputi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
24. Kabinet yang telah habis masa jabatannya, namun masih diminta untuk meneruskan pekerjaan sehari-hari sampai kabinet baru terbentuk, disebut kabinet
A. presidensial
B. parlementer
C. demisioner
D. pembangunan
Salah, kabinet presidensial bukan untuk meneruskan pekerjaan kabinet lama
Salah, kabinet parlementer bukan untuk meneruskan pekerjaan kabinet lama
Benar, kabinet demisioner adalah kabinet yang telah habis masa jabatannya tetapi masih diminta untuk meneruskan pekerjaannya sampai kabinet baru terbentuk
Salah, kabinet pembangunan bukan untuk meneruskan kabinet lama
25. Perubahan kabinet presidensiil menjadi kabinet parlementer, yang terjadi pada masa awal kemerdekaan dipicu oleh keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X, yaitu tentang
A. pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat
B. pembentukan partai-partai politik
C. pendirian negara-negara bagian di Indonesia
D. pendirian Badan Pekerja MPR
Salah, Maklumat wakil Presiden No. X bukan tentang pembentukan KNIP
Benar, Maklumat Wakil Presiden No. X tentang pembentukan partai-partai politik
Salah, Maklumat Wakil Presiden No. X bukan tentang pendirian negara-negara bagian di Indonesia
Salah, Maklumat Wakil Presiden No. X bukan tentang pendirian Badan Pekerja MPR
26. Penyusunan personalia Kabinet Pembangunan pada masa awal pemerintahan Orde Baru didasarkan pada pengalaman masing-masing menteri atau keahlian menteri, sehingga Kabinet Pembangunan disebut sebagai
A. Zaken Cabinet atau Kabinet Ahli
B. Zaken Cabinet atau Kabinet Politis
C. Regrouping Cabinet atau Kabinet Bersama
D. Reshuffle Cabinet atau Kabinet Bersatu
Benar, personalia Kabinet Ahli didasarkan oleh keahlian menteri di bidangnya atau ada pula menyebutnya kaum teknokrat
Salah, Kabinet Politis bukan didasarkan pada keahlian
Salah, Kabinet Bersama bukan didasarkan pada keahlian
Salah, Kabinet Bersatu bukan didasarkan pada keahlian
27. Kabinet Reformasi Pembangunan yang dipimpin oleh Presiden B.J Habibie tidak bertahan lama, yakni 1 tahun 5 bulan, yang disebabkan oleh
A. presiden B.J Habibie mengundurkan diri
B. presiden B.J Habibie menolak meneruskan kabinet
C. MPR menolak pidato pertanggung jawaban presiden B.J Habibie
D. MPR memilih presiden baru menggantikan presiden B.J Habibie
Salah, kabinet reformasi pembangunan tidak bertahan lama bukan karena B.J Habibie mengundurkan diri
Salah, kabinet reformasi pembangunan tidak bertahan lama bukan karena B.J Habibie menolak meneruskan kabinet
Benar, kabinet reformasi pembangunan tidak bertahan lama karena MPR menolak pertangung jawaban presiden B.J Habibie
Salah, kabinet reformasi pembangunan tidak bertahan lama bukan karena MPR memilih presiden baru
28. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan dalam
A. menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro dan memimpin departemen khusus
B. menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro tetapi tidak memimpin departemen
C. mengkoordinasikan pembangunan di bidang politik dan memimpin departemen khusus
D. mengkoordinasikan pembangunan di bidang hukum tetapi tidak memimpin departemen khusus
Salah, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas tidak menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro dan tidak memimpin departemen khusus
Benar, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas tidak memimpin departemen namun bertugas menyinkronkan pembangunan secara makro
Salah, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas tidak mengkoordinasikan pembangunan di bidang politik dan tidak memimpin departemen khusus
Salah, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas tidak mengkoordinasikan pembangunan di bidang hukum dan tidak memimpin departemen khusus
29. Maksud otonomi yang nyata sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, adalah
A. daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sungguh-sungguh ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang
B. memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan sebagai bagian utama dari tujuan nasional
C. daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan pusat
D. memberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara
Benar, konsep otonomi daerah berangkat dari ajaran rumah tangga riil dan formal. Otonomi yang dianut oleh UU No.33/2004 adalah otonomi nyata. sesuai dengan potensi daerah
Salah, otonomi nyata tidak memberdayakan daerah
Salah, otonomi nyata tidak memberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan
Salah, otonomi nyata tidak memberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah
30. Salah satu kewenangan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) adalah
A. merumuskan kebijakan bidang ketahanan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro
B. penyiapan kader-kader pemimpin di tingkat nasional
C. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Lemhanas
D. melaksanakan dan memantapkan kader pimpinan bangsa
Benar, Lembaga Ketahanan Nasional adalah Lembaga Non-Departemen yang berwenang merumuskan kebijakan bidang ketahanan nasional secara makro
Salah, Lemhanas tidak berwenang menyiapkan kader-kader pemimpin di tingkat nasional
Salah, Lemhanas tidak berwenang mengkoordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Lemhanas
Salah, Lemhanas tidak berwenang melaksanakan dan memantapkan kader pimpinan bangsa
31. Atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan
A. hak guna usaha
B. hak guna pakai
C. ijin kerja bagi tenaga domestik
D. ijin prinsip eksportir
Benar, BKPM menerbitkan hak guna usaha
Salah, BKPM tidak menerbitkan hak guna pakai
Salah, BKPM tidak menerbitkan ijin kerja bagi tenaga domestik
Salah, BKPM tidak menerbitkan ijin prinsip eksportir
32. Tugas Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah
A. merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan administrasi negara
B. pelayanan informasi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas LAN
C. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN
D. pengkajian kebijakan dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pengembangan administrasi negara
Benar, Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah Lembaga Non-Departemen yang bertugas merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan administrasi negara
Salah, LAN tidak bertugas melayani informasi kepada masyarakat
Salah, LAN tidak bertugas mengkoordinasi kegiatan fungsional
Salah, LAN tidak mengkaji kebijakan
33. Tujuan pemberian otonomi daerah ditinjau dari segi manajemen pemerintahan adalah
A. mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi rakyat
B. meningkatkan partisipasi dan menumbuh kembangkan kemandirian masyarakat
C. meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah
D. melancarkan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat
Salah, tujuan otonomi daerah bukan untuk menyalurkan inspirasi dan aspirasi rakyat
Salah, tujuan otonomi daerah ditinjau dari manajemen pemerintahan bukan untuk meningkatkan partisipasi
Benar, ditinjau dari manajemen pemerintahan, otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah
Salah, tujuan otonomi daerah ditinjau dari manajemen pemerintahan bukan untuk melancarkan pemenuhan kebutuhan masyarakat
34. Desentralisasi teritorial adalah
A. pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah otonom di dalam lingkungannya
B. penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
C. pelimpahan kekuasaan dari pemerintah atasan kepada bawahan untuk memperlancar pekerjaan
D. penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya
Salah, desentralisasi teritorial bukan merupakan pelimpahan kekuasaan perundangan kepada daerah otonom
Benar, desentralisasi dibedakan menjadi dua, yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial mengakibatkan adanya otonomi daerah
Salah, desentralisasi teritorial bukan merupakan pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan atasan kepada bawahan
Salah, desentralisasi teritorial bukan merupakan penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah
35. Legislasi merupakan salah satu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam bentuk
A. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
B. memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah
C. membuat dan menetapkan peraturan daerah
D. membahas kebijakan walikota
Salah, legislasi bukan merupakan fungsi legislasi
Salah, legislasi bukan untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah
Benar, fungsi legislasi menghasilkan produk peraturan daerah
Salah, legislasi bukan untuk membahas kebijakan walikota
36. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Desa hanya berada di
A. provinsi
B. kota
C. kabupaten
D. kecamatan
Salah, Desa bukan berada langsung di bawah provinsi
Salah, Desa bukan berada di daerah Kota
Benar, menurut UU No.22 Tahun 1999, Desa hanya berada di kabupaten
Salah, Desa tidak di bawah kecamatan
37. Rekrutmen Kepala Desa dilakukan dengan cara
A. penunjukan dari kabupaten
B. pengangkatan oleh camat
C. pemilihan oleh BPD
D. pemilihan langsung oleh rakyat
Salah, Kepala Desa tidak ditunjuk Pemerintah Kabupaten
Salah, Kepala Desa tidak diangkat camat
Salah, Kepala Desa tidak dipilih oleh BPD
Benar, Kepala Desa dipilih langsung oleh rakyat
38. Pengelolaan tanah hak ulayat, seperti tanah "prabumian" di Bali, merupakan tugas dan kewenangan desa yang didasarkan pada
A. tugas pembantuan
B. tugas pelestarian
C. hak asal-usul desa
D. hak dan kewajiban desa
Salah, hak ulayat bukan tugas pembantuan
Salah, hak ulayat bukan tugas pelestarian
Benar, hak ulayat merupakan pelaksanaan tugas dan kewenangan desa yang didasarkan pada hak asal-usul desa
Salah, hak ulayat bukan hak dan kewajiban desa
39. Pemecahan satu kelurahan menjadi dua kelurahan disebut
A. penggabungan
B. pemekaran
C. pembentukan
D. perekatan
Salah, penggabungan desa bukan berarti menjadi dua desa
Benar, pemecahan satu daerah menjadi dua disebut pemekaran
Salah, pembentukan desa bukan berarti membentuk dua desa
Salah, istilah perekatan tidak ditemui dalam pembentukan desa
40. Hubungan intra set dan inter set pada kondisi sistem pemerintahan menggambarkan tentang
1. kewajiban
2. tanggung jawab
3. produksi
Jawaban 1,2,3 benar (D). Hubungan intra set dan inter set berkaitan dengan hak, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, produksi, dan konsumsi
41. Unsur nilai dalam komponen sistem pemerintahan Indonesia meliputi
1. Pancasila
2. cita-cita negara
3. pemilihan umum
Jawaban 1,2 benar (A). Unsur nilai dalam komponen sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari Pancasila, cita-cita negara dan tujuan negara
42. Implikasi dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, yang bukan lagi dipilih oleh MPR, maka
1. Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR
2. memperkuat konsep mekanisme check and balance
3. tidak ada yang membatasi kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden
Jawaban 1,2 benar (A). Pemilihan secara langsung diantaranya adalah presiden dan wakil presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR serta memperkuat konsep mekanisme check and balance
43. Tujuan nasional penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia adalah
1. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. menciptakan kesejahteraan masyarakat
3. memelihara kestabilan dunia
Jawaban 1,2 benar (A). Tujuan nasional penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat
44. Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses transformasi atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. Karena itu sering disebut sebagai
1. processor
2. promotor
3. transformator
Jawaban 1,3 benar (B). Sistem sering disebut processor atau transformator
45. Pembinaan oleh pemerintah pusat/kabupaten/kota terhadap pemerintah kelurahan antara lain dilakukan dengan cara
1. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan
2. memberikan pedoman umum administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan
3. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi
Jawaban 1,2 benar (A). Pembinaan oleh pemerintah pusat/kabupaten/kota terhadap kelurahan dilakukan dengan cara memberikan pedoman kerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
46. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat dihentikan, apabila
1. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat baru
2. berhalangan tetap
3. didakwa melakukan tindak pidana korupsi
Jawaban 1,2,3 benar (D). Lihat Undang-Undang No.32 Tahun 2004, khususnya pada pasal yang mengatur Kepala Daerah
47. Tujuan dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah
1. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
2. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
3. meningkatkan pencegahan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi perempuan
Jawaban 1,2,3 benar (D). Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dibentuk dengan tujuan melindungi kaum perempuan dari kekerasan
48. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, Kementrian atau Instansi yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan adalah
1. Jaksa Agung
2. Menteri Pertanian
3. Menteri Luar Negeri
Jawaban 1,3 benar (B). Menteri Pertanian berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian
49. Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut oleh Indonesia, Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR. Namun demikian DPR wajib menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Presiden dan DPR adalah
1. saling mengkritisi dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara
2. Presiden harus memperhatikan, mendengarkan, dan berkonsultasi dengan DPR dalam menetapkan kebijakan publik
3. DPR berhak melakukan interpelasi terhadap kebijakan publik yang dianggap tidak wajar
Jawaban 1,2,3 benar (D). Hubungan antar lembaga negara mengacu pada mekanisme check and balance
50. Kelemahan sistem pemerintahan presidensial adalah
1. logika the winner takes all dalam pemilihan presiden secara langsung menciptakan budaya non-kompromi sehingga sulit membangun konsesus
2. presiden dan parlemen dapat saling membubarkan
3. pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif cenderung mendorong konflik
Jawaban 1,3 benar (B). Jawaban nomor 2 merupakan ciri sistem pemerintahan parlementer
Sumber Latihan Mandiri Universitas Terbuka
ConversionConversion EmoticonEmoticon