Soal Latihan Mandiri Sistem Politik Indonesia ISIP4213

Juli 04, 2017


1. Analisis sistem politik menurut David Easton mengandung kelemahan, diantaranya . . ..

 A. terlalu spesifik, sehingga sulit diterapkan untuk menganalisis kebijakan makro 
 B. bebas nilai sehingga sulit mengoperasionalkan konsepnya 
 C. netral sehingga sulit dipetakan nilai-nilai yang dianutnya 
 D. tidak netral dan mengandung nilai-nilai liberal 

SALAH, justru sifatnya terlalu umum
SALAH, sebab operasional konsep input-proses-outputnya jelas
BENAR, karena sesuai dengan pembahasan
SALAH, sebab sifatnya justru netral


2. Sistem politik dapat pula merujuk pada interaksi dan hubungan antara aktor-aktor politik. Berikut yang tidak termasuk dalam aktor politik adalah . . .

 A. presiden 
 B. tokoh masyarakat 
 C. ketua partai politik 
 D. individu atau kelompok tertentu saja 

SALAH, sebab presiden adalah kepala eksekutif
SALAH, sebab tokoh masyarakat mempunyai pengaruh
SALAH, sebab ketua partai politik termasuk aktor yang berpengaruh
BENAR, sebab individu/kelompok tertentu saja belum jelas keterlibatnnya dalam politik


3. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu merayakan Hari Kemerdekaan sebagai haris besar nasional. Kegiatan seperti ini termasuk dalam kapabilitas sistem politik . . .

 A. regulatif 
 B. responsif 
 C. simbolik 
 D. ekstraktif 

SALAH, sebab regulatif sifatnya pengaturan
SALAH, sebab responsif adalah kemampuan sistem politik menaggapi berbagai persoalan
BENAR, sebab sesuai dengan pembahasan
SALAH, sebab ekstraktif terkait dengan kemampuan sistem politik mengelola sumber-sumber


4. Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi input dari sistem politik ke komunikasi politik dapat berlangsung melalui berbagai cara, kecuali. . .

 A. keluarga 
 B. media massa 
 C. rapat tahunan partai politik 
 D. lobi politik yang dilakukan pejabat pemerintah 

BENAR, sebab keluarga adalah agen sosialisasi politik
SALAH, sebab media massa adalah bentuk komunikasi politik formal
SALAH, sebab rapat tahunan partai politik adalah bentuk komunikasi politik formal
SALAH, sebab lobi ini termasuk bentuk komunikasi politik informal


5. Analisis struktural Almond tidak membantu kita dalam membandingkan sistem politik dengan sistem yang lain, namun analisis ini mempunyai kelebihan yang dapat membantu kita untuk . . .

 A. mengoperasionalkan konsep sistem politik sesuai faktor 
 B. melihat sistem politik suatu negara dalam acuan kerangka budaya 
 C. memberikan dasar acuan perbandingan sistem politik dari negara modern dan demokratis 
 D. melihat jumlah partai, bentuk pemerintahan, pengorganisasian badan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif 

SALAH, baca kembali modul 1 KB4, subbab struktur dan fungsi
SALAH, baca kembali modul 1 KB4, subbab struktur dan fungsi
SALAH, baca kembali modul 1 KB4, subbab struktur dan fungsi
BENAR, sebab sesuai pembahasan modul 1 KB4


6. Ketika seseorang di dalam masyarakat mengalami suatu gejala politik, maka akan terbentuk peta kognitif atau tahapan psikologi politik yang menurut Austin Ranney terdiri atas . . .

 A. persepsi, konseptualisasi, dan afeksi 
 B. pengenalan, seleksi, dan institusionalisasi nilai 
 C. penyerapan, institusionalisasi, dan evaluasi 
 D. pengenalan, konseptualisasi, dan perilaku 

BENAR, sesuai dengan pembahasan konsep sosialisasi politik
SALAH, baca kembali konsep sosialisasi politik modul 2 KB1
SALAH, baca kembali konsep sosialisasi politik modul 2 KB1
SALAH, baca kembali konsep sosialisasi politik modul 2 KB1


7. Ketika pemerintah mencari input untuk membuat regulasi pertanian, Pak Anwar tidak bersedia memberi masukan. Namun ketika kejadian itu sudah diputuskan, barulah Pak Anwar memberi perhatian, sadar bahwa kebijakan ini mempengaruhi nasibnya sebagai pengusaha. Sikap Pak Anwar ini menurut Almond dan Powell dapat dikategorikan ke dalam budaya politik . . .

 A. parokial 
 B. subjek 
 C partisipan 
 D. kognitif 

SALAH, sebab budaya parokial umumnya terdapat dalam masyarakat tradisional
BENAR, sebab Pak Anwar memberikan minat pada output tetapi tidak pada input
SALAH, sebab Pak Anwar tidak aktif dalam keseluruhan keidupan politik
SALAH, sebab tidak ada budaya politik kognitif. Kognitif adalah jenis orientasi politik menurut Ranney


8. Pasar menjadi objek utama dalam studi ekonomi politik, sebab . . .

 A. negara dapat mempengaruhi pasar melalui kebijakan publik 
 B. Pasar dalam studi ekonomi politik mempunyai peranan yang lebih besar dibanding peran negara 
 C. negara dalam studi ekonomi politik mempunyai peranan yang lebih besar dibanding pasar 
 D. kedudukan pasar setara dengan fungsi negara 

SALAH, pertimbangkan hubungan sebab akibatnya
BENAR, sesuai dengan pembahasan
SALAH, sebab pasar penyebab transportasi masyarakat di bidang ekonomi dan politik
SALAH, baca kembali modul 2 KB3


9. Soekarno mengembangkan partisipasi politik masyarakat melalui mobilisasi secara halus melalui pidato-pidatonya yang mengandalkan pada . . .

 A. simbolisme dan kharisma 
 B. populisme dan simbolisme 
 C. populisme dan kharisma 
 D. kharisma dan tradisionalisme 

SALAH, sebab tidak melalui simbolisme
SALAH, sebab tidak melalui simbolisme
Benar, sesuai dengan pembahasan
SALAH, sebab tidak melalui tradisionalisme


10. Berikut termasuk kebijakan massa mengembang pada masa Orde Baru, kecuali . . .

 A. pembatasan politik tidak berlaku bagi Golkar 
 B. masyarakat tidak memiliki hubungan dekat dengan partai politik 
 C. memperbolehkan partai politik memiliki perwakilan di tingkat kecamatan 
 D. memberikan kesempatan kepada Golkar untuk menjangkau masyarakat di tingkat desa 

SALAH, baca kembali modul 3 KB3 sub bag Orde Baru
SALAH, baca kembali modul 3 KB3 sub bag Orde Baru
BENAR, sebab parpol diperbolehkan memiliki perwakilan sampai tingkat kabupaten
SALAH, baca kembali modul 3 KB3 sub bag Orde Baru


11. Fenomena Golongan Putih (Golput) pada Pemilu Masa Reformasi 2004 semakin meningkat. Banyak anggota masyarakat tidak mau berpartisipasi kerana berbagai alasan, diantaranya alasan . . .

 A. politis, pragmatis, elitis, dan ideologis 
 B. politis, pragmatis, teknis, dan ideologis 
 C. pragmatis, elitis, teknis, dan ideologis 
 D. politis, pragmatis, teknis, dan elitis 

SALAH, sebab tidak ada alasan elitis
Benar, sesuai dengan pembahasan
SALAH, sebab tidak ada alasan elitis
SALAH, sebab tidak ada alasan elitis


12. Siapapun yang memperoleh suara terbanyak dari suatu daerah pemilihan, maka yang bersangkutan akan menjadi pemenangnya dan mewakili daerah pemilihan tersebut. Asumsi ini merupakan prinsip dasar dari tipe umum pemilu sistem . . .

 A. distrik 
 B. proporsional 
 C. referendum 
 D. perwakilan berimbang 

BENAR, sesuai dengan pembahasan
SALAH, sebab proporsional memperhitungkan setiao suara yang masuk
SALAH, sebab referendum bukan tipe umum pemilu. Biasanya dipakai untuk jajak pendapat
SALAH, sebab perwakilan berimbang prinsipnya sama dengan proporsional


13. Amerika Serikat dibagi atas beberapa distrik. Dalam pemilihan presiden, setiap distrik memilih seorang kandidat presiden. Pemenangnya adalah calon yang mempunyai jumlah suara terbesar. Sistem seperti ini disebut sistem pemilu distrik pada varian. . .

 A. First post the post plurality system 
 B. Absolute majority system 
 C. Preferential Ballot 
 D. Approval voting 

BENAR, sebab sesuai dengan pembahasan
SALAH, sebab pemenangnya 50% + 1
SALAH, sebab pemilih memberikan nomor pada kandidat
SALAH, sebab pemilih memilih kandidat yang disukai sebanyak-banyaknya


14. Setiap pemilih diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk menyatakan preferensi politiknya kepada beberapa kandidat calon legislatif. Untuk selanjutnya ditetapkan electoral quota berdasar formula tertentu. Pemilih menentukan urutan prefensi dengan memberikan nomor dalam kotak suara di samping nama kandidat tersebut. Asumsi seperti ini mendasari sistem pemilu . . .

 A. Single Transferable Vote System 
 B. Preferential Ballot 
 C. Party List System 
 D. Approval System 

BENAR, sesuai dengan pembahasan
SALAH, sebab pemilih memberikan nomor pada kandidat
SALAH, sebab seorang pemilih satu dari daftar nama yang didominasikan partai yang mereka pilih
SALAH, sebab pemilih memilih kandidat yang disukai sebanyak-banyaknya


15. Kelemahan utama yang terdapat pada Pemilu legislatif 2004 di Indonesia antara lain . . .

 A. adanya ketentuan nomor urutjika tidak ada yang memperoleh Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) 
 B. pemberlakuan ketentuan BPP 
 C. wakil rakyat relatif tidak dikenal masyarakat 
 D. memilih nama calon wakil rakyat 

SALAH, sebab berlaku ketentuan tersebut
SALAH, sebab berlaku ketentuan tersebut
BENAR, sebab banyak wakil rakyat yang tidak dikenal konstituennya
SALAH, sebab option ini termasuk kekuatan sistem


16. Partai politik yang hidup pada masa Demokrasi Parlementer dengan basis ideologi nasional adalah . . .

 A. PSI 
 B. PNI 
 C. Masyumi 
 D. Syarikat Islam 

SALAH, sebab PSI berbasis sosialis
BENAR, sebab seuai dengan pembahasan
SALAH, sebab Masyumi berbasis Islam
SALAH, sebab Syarikat Islam jelas berbasis Islam


17. Peta politik di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin diwarnai oleh tiga kekuatan politik utama, yaitu . . .

 A. Soekarno, NU, dan PKI 
 B. Soekarno, PNI, dan PKI 
 C. Soekarno, Masyumi, dan PKI 
 D. Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI 

SALAH, sebab NU tidak termasuk di dalamnya
SALAH, sebab PNI tidak termasuk di dalamnya
SALAH, sebab Masyumi tidak termasuk di dalamnya
BENAR, Soekarno berkoalisi dengan PKI


18. Pada mada Orde Baru, Golkar menyatakan dirinya bukan sebagai partai politik. Menurut pendapat Anda, hal ini adalah . . .

 A. Benar, sebab Golkar merupakan kelompok kepentingan 
 B. Benar, sebab Golkar memang tidak melakukan fungsi parpol 
 C. Salah, sebab Golkar melakukan fungsi dan peran parpol 
 D. Salah, sebab Golkar adalah kelompok organisasi profesional, fungsional, dan independen 

SALAH, sebab Golkar mempunyai kelompok kepentingan seperti AMPI, HKTI, dan lain-lain
SALAH, sebab Golkar jelas menjalankan fungsi parpol
BENAR, sesuai dengan permasalahan
SALAH, sebab Golkar jelas menjalankan fungsi dan peran parpol


19. Dominasi perpol di era Reformasi dapat dilihat dari pernyataan di bawah ini, kecuali . . .

 A. kabinet hanya diisi dari kalangan perpol 
 B. calon presiden hanya dapat diajukan oleh parpol 
 C. calon wakil presiden hanya dapat diajukan oleh parpol 
 D. anggota parlemen minimal 2/3 dari parpol, dan maksimal 1/3 dari unsur DPD 

BENAR, sebab ini tidak termasuk dalam 2 klausal dominasi parpol di era Reformasi
SALAH, sebab ini termasuk dalam 2 klausal dominasi parpol di era Reformasi
SALAH, sebab ini termasuk dalam 2 klausal dominasi parpol di era Reformasi
SALAH, sebab ini termasuk dalam 2 klausal dominasi parpol di era Reformasi


20. Volksraad pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai parlemen secara maksimal, sebab . . .

 A. Gubernur Jendral Hindia Belanda dikendalikan oleh pemerintah Belanda 
 B. Gubernur Jendral Hindia Belanda memiliki hak veto terhadap semua peraturan yang dihasilkan Volksraad 
 C. Volksraad dijalankan oleh pribumi yang intelek dan terpandang 
 D. Volksraad dikendalikan oleh Partai Politik yang berkuasa di Belanda 

SALAH, baca kembali modul 5 KB1 tentang Peranan Volksraad
BENAR, sesuai dengan pembahasan
SALAH, baca kembali modul 5 KB1 tentang Peranan Volksraad
SALAH, baca kembali modul 5 KB1 tentang Peranan Volksraad


21. Produktivitas anggota DPR periode 1971 - 1977 menurun dibanding dengan periode sebelumnya, sebab pada periode 1971 - 1977 sebagian hak DPR membuat undang-undang beralih ke . . .

 A. badan eksekutif 
 B. badan yudikatif 
 C. badan federatif 
 D. badan quasi parlemen 

BENAR, sebab sesuai dengan pembahasan
SALAH, baca kembali modul 5 KB2 subbag peranan lembaga legislatif masa Demokrasi Pancasila (Orba)
SALAH, baca kembali modul 5 KB2 subbag peranan lembaga legislatif masa Demokrasi Pancasila (Orba)
SALAH, baca kembali modul 5 KB2 subbag peranan lembaga legislatif masa Demokrasi Pancasila (Orba)


22. Dominasi lembaga eksekutif pada bidang legislatif pada masa Demokrasi Pancasila ditunjukkan dalam . . .

 A. pelaksanaan kebijakan 
 B. penghakiman atas pelanggaran kebijakan 
 C. prakarsa pembuatan undang-undang 
 D. intervensi presiden atas keanggotaan DPR 

SALAH, sebab pelaksanaan kebijakan memang merupakan tugas eksekutif
SALAH, sebab penghakiman pelanggaran merupakan tugas yudikatif
BENAR, sesuai dengan pembahasan
SALAH, baca kembali modul 6 KB1 subbag peranan lembaga eksekutif di Indonesia periode Orde Baru


23. Politisasi partai politik terhadap birokrasi pada masa Demokrasi Parlementer berdampak pada munculnya . . .

 A. netralitas birokrasi 
 B. pengkotak-kotakan birokrasi berdasar ideologi 
 C. loyalitas birokrasi pada kepentingan masyarakat 
 D. loyalitas birokrasi pada pimpinan instansi bersangkutan 

SALAH, sebab adanya politisasi parpol terhadap birokrasi mengakibatkan birokrasi tidak netral
BENAR, sesuai dengan pembahasan
SALAH, sebab adanya politisasi parpol terhadap birokrasi mengakibatkan birokrasi bukan masyarkat melayani
SALAH, sebab adanya politisasi parpol terhadap birokrasi mengakibatkan birokrasi sebagai alat parpol


24. Birokrasi pada Pasca Orde Baru bebas menyalurkan aspirasi politiknya. Ketentuan yang mengatur masalah netralitas birokrasi ini dituangkan dalam . . .

 A. Undang-Undang No. 12 tahun 1999 
 B. Undang-Undang No. 13 tahun 1999 
 C. Undang-Undang No. 43 tahun 1999 
 D. Undang-Undang No. 12 tahun 2003 

SALAH, baca kembali Modul 6 KB2 subbag Peranan Birokrasi di Indonesia periode Pasca Orba
SALAH, baca kembali Modul 6 KB2 subbag Peranan Birokrasi di Indonesia periode Pasca Orba
BENAR, UU No. 43/1999 menetapkan bahwa PNS harus netral dari pengaruh semua golongan dan parpol
SALAH, baca kembali Modul 6 KB2 subbag Peranan Birokrasi di Indonesia periode Pasca Orba


25. Ulf. Sundhaussen menyatakan ada berbagai faktor yang mendorong keterlibatan militer dalam politik, diantaranya . . .

 A. alasan eksternal di kalangan militer 
 B. ketiadaan nilai profesionalisme militer 
 C. kegagalan politisi sipil dalam mengelola sistem politik 
 D. ambisi kekuasaan yang tumbuh di kalangan elit militer 

SALAH, baca kembali modul 6 KB3
SALAH, baca kembali modul 6 KB3
BENAR, sesuai dengan pembahasan
SALAH, baca kembali modul 6 KB3


26. Berikut ini termasuk faktor penunjang keterlibatan militer pada masa revolusi kemerdekaan, kecuali . . .

 A. struktur organisasi militer memberi kesempatan tentara untuk melakukan peran yang dilakukan oleh sipil 
 B. adanya pernyataan pemerintah sipil agar tentara terlibat dalam pemerintahan 
 C. perubahan sistem politik dari presidensil ke parlemen 
 D. kelemahan pemerintahan sipil karena situasi perang 

SALAH, sebab struktur organisasi tentara memungkinkan tentara menjalankan fungsi pemerintahan yang bisa dilakukan oleh sipil
BENAR, sebab sipil tidak pernah menyatakan agar militer terlibat dalam pemerintahan
SALAH, baca kembali modul 6 KB4 subbag Revolusi kemerdekaan
SALAH, sebab militer tidak setuju secara sukarela menyerah pada Belanda sebagaimana dikehendaki oleh politisi sipil sebagai salah satu cara diplomasi


27. Keterlibatan militer di bidang politik pada masa Demokrasi Terpimpin tidak terlepas dari dukungan rakyat yang dilegitimasikan dalam program civic mission. Salah satu perwujudan civic mission ini adalah . . .

 A. melarang kegiatan PKI di Indonesia 
 B. melaksankan program pembangunan 
 C. berusaha menarik dukungan rakyat atas peran sosial politiknya 
 D. menunjukkan kekuatan fisik militer kepada Soekarno 

SALAH, baca kembali modul 6 KB4, subbag Demokrasi Terpimpin (1959 - 1966)
SALAH, baca kembali modul 6 KB4, subbag Demokrasi Terpimpin (1959 - 1966)
BENAR, sesuai dengan pembahasan tentang Demokrasi Terpimpin (1959 - 1966)
SALAH, baca kembali modul 6 KB4, subbag Demokrasi Terpimpin (1959 - 1966)


28. Kekuasaan yudikatif di Indonesia belum sepenuhnya bebas, pada hal ini merupakan syarat mutlak tercapainya masyarakat yang bebas di bawah aturan hukum. Kekuasaan yudikatif yang bebas di Indonesia dapat tercapai apabila . . .

 A. menghindari hakim dari pengaruh politik 
 B. kebebasan hakim tidak menjamin dari proses hukum 
 C. jabatan hakim didasarkan pada pemilihan 
 D. tidak ada jaminan pranata contempt of court 

BENAR, sesuai dengan pembahasan tentang kekuasaan yudikatif yang bebas
SALAH, coba Anda baca kembali modul 7 KB1 tentang kekuasaan yudikatif yang bebas
SALAH, coba Anda baca kembali modul 7 KB1 tentang kekuasaan yudikatif yang bebas
SALAH, coba Anda baca kembali modul 7 KB1 tentang kekuasaan yudikatif yang bebas


29. Kekuasaan kehakiman yang bebas sulit ditegakkan di Indonesia sebab hal ini berkaitan dengan prinsip  . . . . yang  berlaku di Indonesia.

 A. pembagian kekuasaan 
 B. pemisahan kekuasaan 
 C. judicial review 
 D. contemt of court 

BENAR, sesuai dengan pembahasan tentang prinsip dasar trias politica
SALAH, sebab pemisahan kekuasaan sebenarnya prinsip dasar trias politica
SALAH, baca kembali tentang prinsip dasar trias politica
SALAH, baca kembali tentang prinsip dasar trias politica


30. Dewasa ini banyak Peraturan Daerah yang bertetnangan dengan pearturan yang lebih tinggi, misalnya lahirnya Perda Kabupaten Tangerang tentang Kamtibmas yang justru membatasi perempuan untuk keluar malam. Hak untuk menguji secara material Perda tersebut merupakan tugas dari . . .

 A. DPRD Propinsi 
 B. Gubernur 
 C. MA 
 D. Mahkamah Konstitusi 

SALAH, baca kembali modul 7 KB2 tentang kedudukan dan kewenangan MA
SALAH, baca kembali modul 7 KB2 tentang kedudukan dan kewenangan MA
BENAR, keweangan judicial review terhadap peraturan di bawah undang-undang dilakukan oleh MA
SALAH, kewenanganjudicial review undang-undang terhadao UUD merupakan tugas Mahkamah KOnstitusi


31. Pada masa reformasi sekarang ini, sangat dimungkinkan eksekutif dan/atau bersama legislatif menghasilkan undang-undang yang justru bertentangan dengan UUD. Lembaga yang berhak melakukan kontrol hukum terhadap produk undang-undang adalah . . .

 A. Mahkamah Agung 
 B. Mahkamah Konstitusi 
 C. DPRD Propinsi 
 D. Presiden 

SALAH, baca kembali modul 7 KB2 tentang Mahkamah KOnstitusi
BENAR, sebab sesuai dengan pembahasan tentang mahkamah konstitusi
SALAH, baca kembali modul 7 KB2 tentang Mahkamah KOnstitusi
SALAH, baca kembali modul 7 KB2 tentang Mahkamah KOnstitusi


32. Lembaga yang berhak mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga/menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim adalah . . . .

 A. DPR 
 B. MA 
 C. Mahkamah Konstitusi 
 D. Komisi Yudisial 

SALAH, baca kembali modul 7 KB2 tentang Komisi Yudisial
SALAH, baca kembali modul 7 KB2 tentang Komisi Yudisial
SALAH, baca kembali modul 7 KB2 tentang Komisi Yudisial
BENAR, sesuai dengan pembahasan tentang Komisi Yudisial


33. Invasi tentara AS ke Irak terjadi pasca tragedi 11 September 2001 menunjukkan bahwa respons AS terhadap terorisme sebenarnya bertujuan untuk . . .

 A. menghancurkan pemeritnah Irak 
 B. menguasai sumber minyak di Irak 
 C. menghancurkan Islam fundamental 
 D. melindungi kepentingan nasional AS 

SALAH, baca kembali Modul 8 KB1 tentang treagedi 11 September 2001
SALAH, baca kembali Modul 8 KB1 tentang treagedi 11 September 2001
SALAH, baca kembali Modul 8 KB1 tentang treagedi 11 September 2001
BENAR, sesuai dengan pembahasan tentang tragedi 11 September 2001


34. Latar belakang perebutan pengaruh antara amerika Serikat dan eks negara Uni Soviet pada masa Demokrasi Parlementer menunjukkan bahwa sebenarnya tujuan utama ini adalah . . .

 A. kerjasama salig megnuntungkan antara negara maju dan negara berkembang 
 B. pertentangan ideologia 
 C. perebutan dominasi 
 D. mengamankan kepentingan nasional negara berkembang 

SALAH, pada dasarnya lebih diwarnai kepentingan negara maju
BENAR, yaitu pertetnangan antara ideologi kapitalisme dan komunisme
SALAH, sebab perebutan dominasi tentu ada kepentingan di belakang itu
SALAH, sebab selama ini kepentingan negara berkembang sering diabaikan


35. Berdirinya perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia, seperti: PT Freeport Indonesia, PT Newmont, dan lain-lain seringkali menimbulkan perlawanan dengan masyarakat lokal. Perlawanan ini menunjukkkan bahwa penerapan model kapitalisme semu ini mempunyai kelemahan, diantaranya . . .

 A. hubungan ketergantungan teknologi dan modal asing dapat diputus 
 B. tidak ada transfer teknologi kepada SDM dan masyarakat lokal 
 C. pembagian kepentingan proposional antara kapitalis asing dan pemerintah 
 D. masyarakat kurang dilibatkan pada industri padat modal 

SALAH, sebab yang terjadi justru sulit diputus atau tetap terpelihara
BENAR, sesuai dengan pembahasan
SALAH, sebab kapitalis asing justru sebagai basis penghitungan utama pembagian keuntungan
SALAH, sebab ini kelebihannya meski hanya dampak kecil dari prioritas kabijakan ekonomi


36. Meski Indonesia menerapkan Politik Bebas Aktif, namun pada tataran implementasinya seringkali condong pada negara maju. Sikap ini menunjukkan bahwa sebenarnya posisi tawar Pemerintah Indonesia dalam diplomasi internasional adalah . . .

 A. sangat kuat 
 B. sama kuat 
 C. lemah 
 D. mudah didekte 

SALAH, baca kembali modul 9 KB1 tentang pengertian politik luar negeri
SALAH, baca kembali modul 9 KB1 tentang pengertian politik luar negeri
BENAR, sesuai dengan pembahasan modul 9 KB1
SALAH, baca kembali modul 9 KB1 tentang pengertian politik luar negeri


37. Singapura pernah menuduh Indonesia sebagai sarang teroris pada masa Abdurrahman Wahid. Dalam menetralisir tuduhan ini maka yang dilakukan Presiden Megawati adalah . . .

 A. memperbaiki hubungan dengan Singapura 
 B. memperbaiki hubungan dengan AS 
 C. mempererat hubungan dengan negara-negara Timur Tengah 
 D. meperkuat militer dan ekonomi 

SALAH, baca kembali Modul 9 KB2
BENAR, sesuai dengan pembahasan Modul 9 KB2
SALAH, baca kembali Modul 9 KB2
SALAH, baca kembali Modul 9 KB2


38. Isu-isu di Indonesia seperti: terorisme, pemekaran wilayah, pilkada, pemilihan presiden langsung, lingkungan, sebenarnya tidak terepas dari isu strategis politik luar negeri. Isu strategis ii dapat direspon pemerintah Indonesia sebab . . .

 A. pemerintah tidak ingin dikucilkan dalam pergaulan internasional 
 B. pemerintah tidak mempunyai posisi tawar yang kuat terhadap negara maju 
 C. pemeritnah sangat tergantung pada negara maju 
 D. pemerintah mempunyai kepentingan yang sama 

BENAR, sesuai dengan pembahasan tentang isu strategis dalam politik luar negeri Indonesia
SALAH, pahami kembali Modul 9 KB3 beberapa isu strategis dalam politik Luar negeri Indonesia
SALAH, pahami kembali Modul 9 KB3 beberapa isu strategis dalam politik Luar negeri Indonesia
SALAH, pahami kembali Modul 9 KB3 beberapa isu strategis dalam politik Luar negeri Indonesia


Untuk soal No. 39 sampai No. 50
Pilihlah A jika pilihan No. 1 dan 2 benar
Pilihlah B jika pilihan No. 1 dan 3 benar
Pilihlah C jika pilihan No. 2 dan 3 benar
Pilihlah D jika pilihan No. 1, 2, dan 3 benar


39. Kebijakan pajak merupakan output dari sistem politik, namun selanjutnya dapat menjadi input sistem ekonomi. Ciri yang membedakan antara sistem politik dengan sistem lainnya terletak pada adanya . . .

  1. identifikasi dan diferensiasi dalam sistem 
  2. input, output, dan integritas dalam sistem 
  3. konvensi dan lingkungan dalam sistem 

A. SALAH, sebab konvensi tidak ada dalam alternatif 1 dan 2
B. SALAH, sebab input dan output harus ada dalam ciri sebuah sistem politik
C. SALAH, baca kembali alur kerja sistem politik
D. BENAR, sesuai dengan pembahasan


40. Berikut yang termasuk faktor penyebab munculnya input yagn berupa tuntutan ke dalam sistem politik adalah  . .

  1. tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan pemeritnah 
  2. terenuhinya kebutuhan listrik dan telepon secara baik 
  3. kelangkaan sembako dan terbatasnya sumber energi 

A. SALAH sebab option nomor 2 termasuk dukungan
B. BENAR, sesuai dengan pembahasan
C. SALAH sebab option nomor 2 termasuk dukungan
D. SALAH sebab option nomor 2 termasuk dukungan


41. Ada beberapa unsur yang berpengaruh dalam proses pembentukan budaya politik nasional. Unsur tersebut menurut Nazaruddin Sjamsuddin adalah  . . .

  1. Unsur sub-budaya politik atau budaya politik asal 
  2. Berbagai sub-budaya politik dari luar lingkungan tempat budaya politik asal itu berada 
  3. Budaya politik nasional itu sendiri 

A. SALAH, baca kembali Modul 2 KB2 subbag budaya politik di Indonesia
B. SALAH, baca kembali Modul 2 KB2 subbag budaya politik di Indonesia
C. SALAH, baca kembali Modul 2 KB2 subbag budaya politik di Indonesia
D. BENAR, sesuai dengan pembahasan 


42. Pada masa Demokrasi Liberal, Program Benteng yang memberikan hak-hak istimewa kepada para pengusaha pribumi dikategorikan . . .

  1. berhasil 
  2. tidak berhasil 
  3. gagal 

A. SALAH, sebab program dikategorikan gagal
B. SALAH, sebab program dikategorikan gagal
C. BENAR, sesuai dengan pembahasan 
D. SALAH, sebab program tersebut gagal dan diberikan pada rekanan atau keluarga dekat pejabat negara 


43. Strategi yang dipakai para teknokrat pada masa Orde Baru untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca Orde Lama adalah . . .

  1. institusionalisasi lembaga-lembaga perencanaan pembangunan dan restrukturisasi ekonomi 
  2. melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri 
  3. mendorong investasi asing 

A. SALAH, baca kembali modul 2 KB 4 subbag masa Orde Baru
B. SALAH, baca kembali modul 2 KB 4 subbag masa Orde Baru
C. BENAR, sesuai dengan pembahasan
D. SALAH, baca kembali modul 2 KB 4 subbag masa Orde Baru


44. Presiden Megawati berhasil mempertahankan pola hubungan negara dan pasar yang sudah dijalin pada masa pemerintahan sebelumnya dengan cara . . .

  1. meningkatkan suku bunga Surat Berharga Bank Indonesia (SBI) 
  2. melanjutkan pinjaman luar negeri dari IMF 
  3. mengundang investasi swasta dan asing 

A. BENAR, sesuai pembahasan
B. SALAH, baca kembali modul 2 KB4 subbag Masa Pasca Orde Baru
C. SALAH, sebab perubahan penting yang dilakukan pada kebijakan moneter, fiskal, subsidi dan utang luar negeri
D. SALAH, sebab perubahan penting yang dilakukan pada kebijakan moneter, fiskal, subsidi dan utang luar negeri


45. Partisipasi politik masyarakat Indonesia dalam beberapa Pilkada tahun 2008 berkisar antara 40 - 45%. Hal ini menunjukkan adanya sikap apatis dan sinis masyarakat terhadap politik. Menurut Milbrath, partisipasi politik yang bersifat negatif ini disebabkan karena . . .

  1. tidak adanya perangsang 
  2. adanya komunikasi dua arah 
  3. adanya ketidakpuasan yang meluas di masyarakat 

A. SALAH, sebab tidak ada komunikasi timbal balik
B. BENAR, sesuai dengan pembahasan
C. SALAH, sebab justru tidak ada komunikasi timbal balik
D. SALAH, sebab justru tidak ada komunikasi timbal balik 


46. Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin mengangkat anggota-anggota DPR-GR melalui Keputusan Presiden. Sebab pada masa demokrasi terpimpin . . .

  1. kekuasaan terpusat di tangan presiden 
  2. kekuasaan terpusat di tangan DPR-GR 
  3. pemegang kekuasaan tertinggi di tangan presiden 

A. SALAH, sebab  DPR-GR bukan pusat kekuasaan
B. BENAR, sesuai dengan pembahasan
C. SALAH, baca kembali modul 5 KB1 subbag DPR-GR 24 Juni 1960 - 15 November 1965
D. SALAH, baca kembali modul 5 KB1 subbag DPR-GR 24 Juni 1960 - 15 November 1965


47. MPR sesuai hasil amandemen UUD 1945 tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, sebab . . .

  1. adanya sistem perwakilan dua kamar (bicameral system) merubah struktur hubungan antara berbagai lembaga negara 
  2. fungsi MPR telah digantikan oleh fungsi DPD 
  3. fungsi legislatif dan eksekutif menjadi setara 

A. BENAR, sesuai denganpembahasan
B. SALAH, baca kembali modul 5 KB2 subbag MPR, DPR, dan DPD periode 2 - sekarang
C. SALAH, baca kembali modul 5 KB2 subbag MPR, DPR, dan DPD periode 2 - sekarang
D. SALAH, baca kembali modul 5 KB2 subbag MPR, DPR, dan DPD periode 2 - sekarang


48. Berikut ini termasuk faktor penyebab jatuhnya kabinet dalam masa Demokrasi Parlementer yaitu . . .

  1. adanya oposisi dari luar parlemen 
  2. adanya oposisi dari dalam parlemen 
  3. mudah retaknya koalisi dalam kabinet 

A. SALAH, baca kembali modul 6 KB1 subbag peranan lembaga eksekutif di Indonesia periode demokrasi parlementer
B. SALAH, baca kembali modul 6 KB1 subbag peranan lembaga eksekutif di Indonesia periode demokrasi parlemente
C. SALAH, baca kembali modul 6 KB1 subbag peranan lembaga eksekutif di Indonesia periode demokrasi parlemente
D. BENAR, sesuai dengan pembahasan 


49. Dukungan birokrasi pada Golkar pada masa Orde Baru diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya . . .

  1. dukungan dana dan kepaniteraan dalam pemilu 
  2. dukungan pemberian suara dalam pemilu 
  3. dukungan kesamaan ideologi antara Golkar dan pegnuasa 

A. BENAR, sesuai dengan pembahasan
B. SALAH, baca kembali modul 6 KB2 SUbbag Peranan Birokrasi di Indonesia periode Demokrasi Pancasila
C. SALAH, baca kembali modul 6 KB2 SUbbag Peranan Birokrasi di Indonesia periode Demokrasi Pancasila
D. SALAH, baca kembali modul 6 KB2 SUbbag Peranan Birokrasi di Indonesia periode Demokrasi Pancasila


50. Pada masa transisi/pasca Orde baru, demiliterisasi dilakukan dengan berbagai pola di antaranya mencegah . . .

  1. military overreach 
  2. subjective civilian control 
  3. role sharing civil-militer 

A. BENAR, sesuai dengan pembahasan
B. SALAH, baca kembali modul 6 KB4 subbag militer di masa transisi/pasca Orde Baru 
C. SALAH, baca kembali modul 6 KB4 subbag militer di masa transisi/pasca Orde Baru 
D. SALAH, baca kembali modul 6 KB4 subbag militer di masa transisi/pasca Orde Baru 




Sumber Latihan Mandiri Universitas Terbuka

Artikel Terkait

Previous
Next Post »